Menuju LPKA Ramah Anak dan Sensitif Gender

Kegiatan konseling kelompok remaja LPKA bersama Sahabat Kapas

Banyak sekolah yang sudah menyandang predikat sekolah ramah anak. Lalu bagaimana dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)? Rupanya pemerintah sedang berlomba untuk menjadikan lembaga atau institusi layanan anak sebagai tempat yang ramah anak. Mulai dari fasilitas umum, taman, sekolah hingga fasilitas kesehatan. Semua tempat yang bisa kita temukan anak-anak di sana, akan disulap menjadi tempat ramah anak. Continue reading “Menuju LPKA Ramah Anak dan Sensitif Gender”

Mengingat Kembali Hak Anak

Puluhan anak bergerombol di pinggiran trotoar depan Balaikota Surakarta, Kamis pagi, 23 Juli 2015 kemarin. Ada yang sibuk meniup balon, memasangkan balon ke stick plastik, menuliskan deretan kata-kata di kertas, menggambar dengan pensil warna-warni, dan menggunting-gunting kertas sesuai pola yang telah dibuat. Semua terlihat sibuk namun tetap asyik bersenda gurau satu sama lain. Ada pula yang berebut selfie dengan balon-balon warna-warni yang telah ditempeli tulisan hak-hak anak. Itulah suasana persiapan Aksi Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 oleh Forum Anak Surakarta (FAS) didukung oleh Sahabat Kapas dan Republik Aeng-aeng.

10432475_1128852177128363_5504180648050630933_n

Anak-anak usia SD-SMA yang tergabung dalam FAS telah sangat akrab dengan Hak Anak. Tepuk Hak Anak dan Lagu Hak Anak telah sering mereka gunakan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Akan tetapi, belum semua masyarakat tahu mengenai Hak Anak. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Isi KHA ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan salah satunya UU No. 35/2014 tentang perubahan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dsb.

Menurut hukum Indonesia, anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun, termasuk mereka yang masih di dalam kandungan. Sehingga Hak Anak pun melekat sejak janin dalam kandungan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak anak. Berikut diantaranya hak dasar anak yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni:

  1. Hak untuk BERMAIN
  2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
  3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
  4. Hak untuk mendapatkan NAMA (IDENTITAS)
  5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
  6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
  7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
  8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
  9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
  10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN

Adapun 4 prinsip dasar Hak Anak, yaitu non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; serta menghargai pendapat anak.

Aksi Perayaan HAN 2015 yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit kemarin dihadiri pula oleh Walikota Surakarta, Bapak F. X. Hadi Rudyatmo. Pak Rudy, biasa beliau dipanggil, mengajak anak-anak melakukan Tepuk Hak Anak dan menyanyikan beberapa lagu anak di depan Balaikota Surakarta. Setelah berbincang dengan beberapa anak, Pak Rudi menyampaikan niatnya untuk membentuk sebuah radio komunitas yang akan menjadi wadah kreativitas anak-anak Surakarta. Radio komunitas tersebut akan menjadi media penyampaian pendapat, ide, gagasan anak dalam pembangunan Kota Surakarta.

11693953_1128851730461741_8124355422098214401_n
Dian, ketua Forum Anak Surakarta (FAS), menyerahkan balon bertuliskan Hak Anak dan tulisan 4 Hak Dasar Anak kepada Pak Rudy, Walikota Surakarta.

Hal ini patut untuk segera diwujudkan, mengingat negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan Hak Anak sebaiknya memberikan ruang yang cukup untuk anak berpartisipasi dalam pembangunan. Mendengarkan dan merealisasikan pendapat, ide, gagasan anak dalam pembangunan menjadi poin penting terciptanya lingkungan ramah anak.

10409672_1128851493795098_5410622133760580176_nPembagian balon dengan tulisan hak-hak anak kepada pengguna jalan, terutama mereka yang membawa anak, di sekitar Tugu Pemandengan (Titik Nol) Kota Surakarta bukan tanpa tujuan. Balon dengan tulisan hak-hak anak tersebut akan membantu masyarakat untuk tahu maupun mengingat kembali hak-hak anak. Harapannya orang dewasa di sekitar anak akan lebih serius dalam pemenuhan hak-hak anak.

Tentunya aksi perayaan ini bukanlah akhir. Semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak putus sekolah, pekerja anak, anak berhadapan hukum, mereka semua memiliki hak yang sama. Orang dewasa bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak mereka.

Semangan dan cinta untuk anak-anak Indonesia!

Ditulis oleh Febi Dwi S. (Relawan Sahabat Kapas), diedit oleh Dian S. (Koordinator Sahabat Kapas).

Foto diambil dari facebook Sahabat Kapas : Solidaritas Kapas

Anak di Lapas dan Pendidikan

Hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak pastilah sudah sangat melekat di benak para aktivis yang memiliki passion di dunia anak. Keempat hak dasar anak tersebut seperti sebuah senjata utama yang digunakan di dalam mengusung perlindungan terhadap anak dalam ranah apapun. Apa sajakah keempat hak dasar tersebut? Ada (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh dan Berkembang, (3) Hak Mendapat Perlindungan, dan (4) Hak untuk Ikut Berpartisipasi. Hak-hak tersebut saling berjalan beriringan, tidak boleh dipisah-pisahkan.

Yang menjadi permasalahan yakni, bagaimana dengan pemenuhan hak anak yang menjadi narapidana? Bukankah pencabutan sebagian hak yang dimiliki oleh individu merupakan salah satu dari bentuk pemidanaan? Lalu jika narapidananya adalah anak, apakah hak-hak yang melekat pada diri anak juga ikut dicabut sebagai bentuk dari pemidanaan?

Kita kembali ke hak dasar anak di atas. Bahwasanya hak-hak tersebut tidak bias dipisahkan. Hak dasar memiliki arti bahwa bagaimana pun juga dalam keadaan apapun juga, hak-hak tersebut harus tetap dipenuhi. Sehingga walaupun anak tersebut berada di dalam Lapas maka hak-hak dasar anak harus tetap dipenuhi.

Yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah hak pendidikan anak yang merupakan salah satu hak dasar yang harus mereka dapatkan. Jika anak berada di dalam Lapas, otomatis mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Dari pihak sekolah pun akan mengeluarkan anak dengan alas an anak tersebut adalah seorang narapidana yang nanti bias saja menjelekkan almamater sekolah. Hal ini menjadikan anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan formalnya. Padahal, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Penting tidak hanya untuk saat ini saja, akan tetapi juga untuk masa depan anak. Pendidikan formal bagi anak tidak hanya sebagai pemenuhan hak mereka, namun pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Tidak mungkin bukan seorang anak yang adalah “mantan narapidana”, tidak berhak mendapatkan masa depan yang cerah?

Meskipun seorang anak merupakan narapidana atau anak yang ada di Lapas, mereka tetap harus dipenuhi hak pendidikannya. Terlebih adalah pendidikan formal, mengingat persaingan di dunia global saat ini. Anak merupakan generasi penerus bagi yang sudah tua. Anak merupakan pembangun bangsa di kemudian hari. Anak di sini adalah siapapun, tanpa terkecuali. Seorang anak bekas narapidana juga memiliki kewajiban untuk membangun bangsanya agar bias menjadi lebih baik bukan? Mereka bukanlah sampah masyarakat yang kemudian harus dibuang. Jangan lupa bahwa sampah saja bias didaur ulang, dan nilainya bias jadi melangit. Pendidikan formal sangat dibutuhkan bagi anak-anak, terlebih untuk anak di Lapas.

Dari pihak penegak hokum selaku pihak negara, seharusnya memberikan fasilitas pendidikan formal bagi anak-anak yang berada dalam Lapas. Penuhi hak-hak mereka sebagaimana juga memenuhi hak pendidikan anak yang di luar Lapas. Penuhi hak mereka tanpa adanya diskriminasi. Jangan membiarkan anak untuk memilih, mau atau tidak mau sekolah lagi atau ikut kelas Kejar Paket karena mereka masih tergolong anak yang keadaan jiwanya pun masih labil. Setidaknya dari pihak yang berwenang memberikan perintah untuk mengharuskan setiap anak yang ada di Lapas, tetap mengikuti pendidikan formal yang disediakan oleh pihak yang berwenang. Di samping pendidikan formal, pihak yang berwenang perlu juga menyediakan pembekalan keterampilan agar dapat mengasah kreativitas anak dan juga sebagai hiburan agar anak tidak merasa bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Karena kondisi jiwa anak menuntut untuk masih suka bermain dan bersenang-senang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, maka jangan membodohkan anak-anaknya sendiri. Mari cerdaskan anak cucu kita agar Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Buktikan pada dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mempedulikan nasibnya dengan cara mengembangkan potensi anak-anaknya. Semoga bangsa ini kian menjadi bangsa yang besar dengan bangganya kita terhadap anak-anak kita. Sesuatu akan menjadi besar jika dikumpulkan dari sesuatu yang kecil. Ingatlah bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Ditulis oleh N. Yukamujrisa (Relawan Sahabat Kapas)