Exemple

 

Di pojok ruangan aula LPKA Kutoarjo, tampak boks plastik berukuran tidak terlalu besar. Dari luar, samar-samar bisa dilihat bahwa isinya tak terlalu penuh. Mungkin hanya separuhnya, bisa jadi lebih sedikit.

Beberapa orang yang berada di sekitarnya mungkin tidak akan tahu apa isi boks tersebut. Kecuali mereka mau berpayah membuka tutupnya dan meluangkan waktu untuk melongok sebentar ke dalam boks. Malah, bisa jadi, karena tak pernah disentuh, di atas boks seringkali dijejali beragam benda. Membuatnya semakin terhimpit dan tak terlihat.

Begitulah kadang kondisi boks-boks plastik wadah buku yang sengaja kami tinggal di LPKA, rutan, dan lapas. Buku-buku yang kami tinggal—agar anak di lapas leluasa meminjam dan tertarik meluangkan waktu untuk membaca—butuh waktu lebih lama untuk menemui pembacanya.

Tak selalu berhasil memang, seringkali anak-anak bilang bahwa bukunya tak menarik, membosankan, atau paling sering mereka ogah membaca karena rasa malas kadung menggelayut. Meski demikian, kami tak gentar terus membawa buku-buku baru. Hampir setiap dua minggu sekali, ketika kami berkunjung ke lapas, buku-buku kami ganti dengan judul yang baru. Memutarnya dari satu lapas ke lapas lain. Karenanya, program ini kami beri nama Buku Muter (berputar).

 

Mulanya Penuh Kendala
Putaran buku Kapas tak selalu berjalan mulus. Mulanya, ketika kami membawa buku-buku bacaan ke lapas, para petugas berkeras agar buku-buku dibawa kembali, “Jangan ditinggal, nanti hilang,” kira-kira begitu ucap mereka khawatir. Para petugas hanya tak bisa menjamin bahwa buku-buku yang kami bawa akan tetap utuh, cemas bukunya akan rusak, tak terawat, bahkan raib tak berjejak. Seperti yang sudah-sudah mungkin terjadi di lapas.

Kami tak bisa menyalahkan para petugas atas hal tersebut. Justru kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan, tapi tekad kami bulat, buku tidak kami bawa hanya untuk dibawa kembali pulang. Dari awal kami sudah meniatkan diri, buku-buku akan kami tinggal agar anak binaan bisa mendapat alternatif kegiatan dan memiliki akses terhadap buku bacaan.

 

Sesudahnya, dengan beragam cara kami yakinkan para petugas bahwa ketika anak-anak diberi kepercayaan, merawat buku misalnya, mereka bisa bertanggung jawab. Kami berikan tanggung jawab ke anak-anak untuk merawat dan menjaga buku-buku tersebut. Ada yang bertugas mencatat peminjaman, menagih pengembalian, merapikan buku-buku, dan sebagainya. Dengan itu, kami mengajarkan cara bertanggung jawab dan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa diberi tanggung jawab.

Dan ya, tak semudah yang dibayangkan! Ada saja buku-buku yang halamannya robek, dipenuhi corat-coret, bahkan tak bisa dilacak keberadaannya. Kami sepenuhnya paham ini akan terjadi, dan yang kami lakukan adalah sekali lagi menaruh rasa percaya bahwa mereka adalah anak-anak yang bisa diberi tanggung jawab. Setelahnya, buku-buku yang raib kembali dengan sendirinya, buku tak lagi dipenuhi coretan, meski satu dua buku kumal dan koyak di beberapa halaman. Tapi, kami justru bahagia, artinya buku-buku tersebut tak lagi teronggok diam, namun perlahan berputar menemui para pembacanya. Justru, kami terharu, lambat laun dan dengan proses panjang, anak-anak mulai membaca buku-buku yang kami bawa. Setidaknya buku-buku tersebut bisa menemani mereka membunuh waktu.

 

Mengapa membaca
Hari-hari yang anak-anak di penjara jalani tak selalu berwarna. Terkadang, mereka bahkan hanya harus terus melakukan satu hal berulang-ulang. Selain dilanda kebosanan, anak juga pasti diserang kebingungan apa yang harus mereka lakukan untuk merintang-rintang waktu. Padahal, di usia remaja, anak harus terus mengembangkan kemampuan berimaji dan daya kreativitasnya. Anak-anak seharusnya terus mendapat asupan ilmu dan dukungan literasi.

Masa anak-anak dan remaja adalah saat kondisi kognitif serta memori berkembang. Dengan menyediakan akses bacaan, kami berharap dapat menanamkan kebiasaan baru pada anak-anak sehingga nantinya mereka bisa meneruskan kebiasaan tersebut di luar lapas. Syukur-syukur mereka bisa jatuh cinta dengan buku dan menyebarkan virus membaca kepada orang lain. Semoga.

Dengan membaca buku, kami harap anak-anak terhibur, bisa mendapat inspirasi, dan berpikiran terbuka terhadap berbagai hal. Kami tak bisa terus menemani mereka, aktivitas pendampingan pun hanya kami lakukan dengan waktu terbatas. Tapi, kami harap buku-buku yang ada dapat mewakili kami menemani hari mereka. Meski harus dibatasi dinding lapas, kami harap mereka bisa ‘berkelana kemana saja’ dengan membaca buku. Kami ingat bahwa Bung Hatta pernah berujar, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.”

 

Terus Berputar

Kami kini terus merentas jalan ini, terus menularkan virus membaca sambil berharap dukungan dari berbagai pihak. Sejak tahun 2014, saat Buku Muter secara resmi terbentuk, begitu banyak dukungan yang diberikan, baik dari dalam maupun luar lapas. Dukungan penuh kepada program literasi Kapas diberikan salah satunya oleh Eko Bekti Susanto, yang kala itu dengan gigih memperjuangkan berdirinya perpustakaan di Lapas Kelas IIB Klaten.

 

Dengan semangat literasi, Pak Eko yang saat itu menjabat sebagai Kalapas menembusi berbagai pihak untuk mendukung gagasannya mendirikan perpustakaan di dalam lapas. Gayung bersambut, gagasan Pak Eko mendapat respons positif, donasi berupa buku pun didapat dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat umum. Kini, para warga binaan di Lapas Kelas IIB Klaten dapat mengisi kegiatannya dengan membaca buku di perpustakaan.

 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM juga memberi sinyal positif mengenai gerakan literasi dari dalam penjara. Kemenkumham tengah menggodok program remisi literasi yang mengadaptasi aturan Brazil tentang pemberian insentif kepada narapidana yang gemar membaca buku. Di Brazil, bagi mereka yang berhasil menyelesaikan membaca sebuah buku akan mendapatkan potongan masa hukuman 4 hari. Dalam setahun, apabila bisa menyelesaikan 12 buku, mereka bisa bebas 48 hari lebih cepat dari masa tahanan.

Uniknya, sistem yang mulai diberlakukan tahun 2012 ini tak sekadar meminta narapidana membaca, tapi juga menulis ulasan buku yang dibaca. Para petugas akan menilai tulisan tersebut untuk memutuskan pengurangan masa hukuman. Program yang diberi tajuk “Redemption Through Reading” tersebut ingin narapidana tak hanya menghabiskan waktu merenungi kesalahannya, melainkan juga membawa kebiasaan baik saat menghirup udara bebas nanti. Peter Murphy yang menulis untuk Reuters.com mewawancarai Andre Kehdi, pengacara yang mengepalai proyek sumbangan buku untuk penjara di Brazil. Kehdi mengatakan, “(Dengan membaca) seseorang akan meninggalkan penjara dengan pencerahan dan pandangan lebih luas terhadap dunia.”

Sistem yang diterapkan Brazil tersebut menjadi cara kreatif menularkan virus membaca, terutama bagi mereka yang terpaksa tinggal di dalam lapas dengan aktivitas yang terbatas. Usaha menumbuhkan kegemaran membaca tersebut tentu membutuhkan proses panjang dan berliku. Proses yang berjalan juga mungkin berputar-putar, seperti buku-buku yang kami putarkan di setiap perjumpaan dengan anak-anak di lapas. Namun, sekali lagi, kami percaya hal baik akan selalu menemui jalannya. Seperti buku-buku kami yang akhirnya bisa menyelinap di antara jeriji bui dan di hati anak-anak.

Alumnus Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai editor dan penulis lepas. Penyuka buku dan film.

Read More →
Exemple
Bella Melindha Hadi
Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta/Relawan Magang Kapas

 

Hidup sebagai anak rantau menumbuhkan kebanggaan tersendiri bagiku. Aku merasa memiliki kemandirian di atas teman-teman lain yang hingga saat ini masih tinggal bersama orang tuanya. Kemandirian dan kepercayaan yang ditanamkan oleh kedua orang tuaku membuatku merasa kehadiran mereka tidak selalu kubutuhkan.

Ternyata, banyak teman tak merasakan “kenikmatan” yang sama ketika menjadi anak rantau. Bahkan, banyak di antara mereka yang seringkali memilih pulang ke rumah apabila ada kesempatan.  “Ah manja kamu! Cuma pusing sampai ingin pulang ke rumah,” ejekku pada salah satu teman kosku dulu.  Padahal hampir tiap minggu Continue reading Bukankah Dia Anak yang Kuat?

Sahabat Kapas adalah organisasi nonpemerintah dan nonprofit, yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah.

Read More →
Exemple

“Negara-negara pihak dalam Konvensi ini mengakui bahwa anak-anak dengan disabilitas perlu mendapatkan pemenuhan menyeluruh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan persamaan hak dengan anak-anak lainnya”.

Kutipan di atas adalah salah satu poin pembukaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Person with Disabilities) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Konsekuensi ratifikasi di atas memunculkan peran negara dalam penghormatan, pemenuhan serta perlindungan atas hak anak penyandang disabilitas. Negara harus menjamin dan mengakui bahwa mereka memiliki kedudukan yang setara di semua aspek kehidupan, termasuk akses terhadap hukum dan peradilan yang adil. Hal ini diperkuat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang kesetaraan pengakuan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan.

Kebutuhan akan akses terhadap hukum dan peradilan yang adil bagi mereka sangat penting diperhatikan karena sangat rentan menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Akses terhadap hukum dan peradilan bukan hanya dalam arti mendapat putusan pengadilan yang adil, tetapi terpenuhinya hak-hak mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Hak tersebut memang sudah diatur dengan tegas dalam undang-undang, namun diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tetap terjadi.

Kasus siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sukoharjo yang dicabuli dan diperkosa gurunya berkali-kali adalah salah satu dari banyak kasus diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Umur kalender siswi tersebut 22 tahun, namun ia memiliki keterbatasan yaitu tergolong mental retardasi. Mental retardasi atau keterbelakangan mental adalah suatu keadaan dengan intelegensia kurang sejak lahir atau sejak masa anak-anak. Keadaan ini ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Meski umur korban 22 tahun, secara mental ia setara dengan anak usia 9 tahun. Penegak hukum dalam kasus ini tidak berani menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku dikarenakan interpretasi (sempit) dari pengertian ‘anak’ yang dibatasi kurang dari 18 tahun. Proses hukum kasus ini tidak mulus. Proses peradilan tersendat karena kekurangan alat bukti. Status korban yang juga menderita tuna rungu dianggap tidak kuat hukum, sehingga kasus ini diragukan kebenarannya[1].

Serupa dialami seorang siswi slow learner kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) yang diperkosa oleh gurunya. Slow learner atau lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk mental retardasi. Ketika mencoba untuk mencari keadilan, ia ditolak oleh kepolisian setempat karena laporannya dinilai terlambat dan bukti-bukti yang diajukan dinilai tidak kuat. Parahnya lagi, penolakan oleh pihak kepolisian dikarenakan korban dianggap ‘cacat’ sehingga kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Akhirnya kepolisian mengusulkan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan laporannya. Namun karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka tes DNA pun tidak dilakukan. Kasus ini kemudian ditutup dengan uluran “jalan damai” dari pemerkosa[2].

Tentu, masih banyak potret kasus anak-anak penyandang disabilitas yang berujung ironi. Bukan hanya sebagai korban, namun juga sebagai tersangka/terdakwa dan atau saksi. Para penegak hukum terkesan enggan mengembangkan wawasan yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Akibatnya peradilan menjadi jauh dari rasa adil, berjalan timpang, dan fakta-fakta yang ada tidak tergali.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Adakah hal sederhana yang sebenarnya punya daya dorong besar? Karena kita tidak bisa hanya diam menunggu para aparat pemerintah sadar.

Ya, mainstreaming terhadap difabilitas sangat penting. Kampanye damai melalui jalur aksi ataupun media adalah salah satu upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk membumikan isu difabilitas di kalangan hukum dan peradilan. Lewat diskusi, publikasi, film, atau kegiatan kreatif lainnya kita suarakan hak disabilitas. Suara-suara kita harus lebih besar gaungnya untuk bersaing dengan riuhnya tuntutan-tuntutan lain.

Referensi:

[1]    Intan Pratiwi. 2013. Perjalan Panjang Difabel Korban Kekerasan Seksual Menuntut Keadilan. http://solider.or.id/2013/09/26/perjalanan-panjang-difabel-korban-kekerasan-menuntut-keadilan

[2]    Setia Adi Purwanta. Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: Solider. Hlm 49

 

Ditulis oleh Apriliani K. (Relawan Sahabat Kapas).

Sahabat Kapas adalah organisasi nonpemerintah dan nonprofit, yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah.

Read More →
Exemple

Undang – undang ndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mulai berlaku sejak 31 Juli 2014 ini. UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus ABH.

UU SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat mengindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak di Lapas Klaten ketika menerima donasi buku

Anak di Lapas Klaten ketika menerima donasi buku di tahun 2013

Nah, apa itu Diversi?

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap perkara anak nantinya akan diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Proses diversi dimaksudkan agar keadilan restoratif yang mengutamakan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dapat tercapai. Dari sisi perlindungan kepentingan anak, diversi ini memang sangat diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Namun, perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan diversi. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan: 1.) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2.) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Lalu bagaimana dengan mereka, anak-anak “korban” tindak pidana yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun? Saya menggunakan istilah “korban” karena memang sebenarnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban. Korban kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun lingkungannya. Faktor di luar diri anak inilah yang sebenarnya menyebabkan mereka melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Kembali lagi ke permasalahan awal, apakah anak-anak “korban” tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak berhak menggunakan upaya diversi? Mengapa mereka mendapat diskriminasi? Bukankah semua anak berhak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang yang dalam pemenuhannya tidak boleh dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain? Dan bukankan sudah disebutkan dengan jelas dalam penjelasan UU SPPA bahwa tujuan disahkannya undang-undang ini adalah agar peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik ABH dapat terwujud?

Pasal 7 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa diversi hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, menurut saya merupakan bentuk diskriminasi dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi adalah hak setiap anak sehingga tidak perlu dibatasi. Anak yang terpaksa terjerat kasus narkotika, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya juga berhak mendapat akses untuk memperoleh diversi.

Mengutip Javier Perez de Cuella, cara memperlakukan anak tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya melindungi anak, melainkan mencerminkan juga perasaan keadilan dan komitmennya terhadap masa depan mereka serta niatnya untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan generasi penerus suatu bangsa. Jadi jika pemerintah benar-benar berniat ingin melindungi anak – anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini, maka Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA sebaiknya direvisi.

 

Ditulis oleh Aprilia (Relawan Sahabat Kapas).

Sahabat Kapas adalah organisasi nonpemerintah dan nonprofit, yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah.

Read More →