Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Pasal 1 angka 3 Permen PP dan PA No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak).

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi.” Hal ini lah yang kemudian dijadikan patokan bahwa harus ada pembangunan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia. Hal lain yang melatarbelakangi adanya Kabupaten/Kota Layak Anak adalah :

  1. Pembangunan KLA diawali dengan penelitian mengenai Children’s Perception of the Environment oleh Kevin Lynch (arsitek MIT) di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City.
  2. Melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989.
  3. Tugas utama negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berkewajiban untuk: a. Menghargai (to respect), b. Melindungi (to protect), c. Memenuhi (to fullfil), dan d. Memajukan (to promote).
  4. Melalui City Summit       Mei 2002, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan Child Friendly City Initiative (Inisiatif Kota/Kabupaten Layak Anak).
  5. Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  6. Pada tahun 2005–2006 Indonesia secara resmi memakai istilah Kota Layak Anak (The Child Friendly City).
  7. Pada tahun 2007, pemerintah memutuskan untuk membuat uji coba di 5 kota dan kemudian pada akhir tahun 2008 diperluas menjadi 15 kabupaten/kota.
  8. Berdasarkan hasil uji coba, pada tahun 2014 presiden akan mencanangkan IDOLA (Indonesia LayakAnak), dengan syarat minimal 100 kota/kabupaten di Indonesia telah mencanangkan KLA.
  9. Visi Pembangunan Jawa Tengah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013).

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

  1. Hak sipil dan kebebasan;
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  5. Perlindungan khusus

Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak telah dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Permen PP dan PA No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu:

  1. Persiapan
  2. Perencanaan
  3. Pelaksanaan
  4. Pemantauan
  5. Evaluasi; dan
  6. Pelaporan

Kabupaten/kota dianggap layak anak apabila memenuhi 31 indikator KLA menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, yaitu

  1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
  2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
  3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.
  4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
  5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
  6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
  7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
  8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.
  9. Tersedia fasilitas informasi layak anak.
  10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
  11. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun.
  12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
  13. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).
  14. Angka Kematian Bayi (AKB).
  15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
  16. Persentase ASI ekslusif.
  17. Jumlah Pojok ASI.
  18. Persentase imunisasi dasar lengkap.
  19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
  20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
  21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
  22. Tersedia kawasan tanpa rokok.
  23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
  24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun.
  25. Persentase sekolah ramah anak.
  26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
  27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
  28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan.
  29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
  30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
  31. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Ditulis oleh Febri Mahfud Effendi (Relawan Sahabat Kapas)

You Might Also Like

Published by

admin

Sahabat Kapas adalah organisasi nonpemerintah dan nonprofit, yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.