Pojok Baca Lapas Klaten, Favorit di Pagi Hari

Teng Teng Teng Teng

Lonceng berbunyi di pagi hari, di Lapas Klaten. Ini berarti ada kesempatan selama satu setengah jam untuk menikmati hawa segar di luar sel. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari senam, olah raga pagi bernyanyi bersama, membersihkan lingkungan, duduk- duduk di bawah matahari pagi.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut,  berkunjung ke Sanggar Baca menjadi salah satu favorit di pagi hari. Beberapa rak dipenuhi buku-buku hasil donasi dari berbagai pihak seperti Perpustakaan Nasional, Kick Andy, Tupperware serta sumbangan dari rekan-rekan Mahasiswa.

Warga Binaan dapat meminjam buku atau membacanya di dalam Pojok Baca.

Buku menjadi jendela untuk melihat dunia luar
Buku menjadi jendela untuk melihat dunia luar
Aktivitas favorit 08.00-09.30 WIB, menyambangi Pojok Baca
Aktivitas favorit 08.00-09.30 WIB, menyambangi Pojok Baca

Lindungi Anak dengan Optimalisasi Fungsi Keluarga

Oleh Uthie Awamiroh*

Anak-anak dan balita yang sudah dapat mengoperasikan gawai sendiri menjadi pemandangan yang lumrah di masa sekarang. Hal ini tentu tidak terlepas dari perilaku orang-orang terdekat anak, misalnya para orang tua yang membiarkan anak-anak dengan bebas memainkan gawai tanpa pengawasan. Pembiaran ini bisa dikatakan sebagai dukungan tidak langsung yang sebenarnya sangat disayangkan. Anak-anak yang sedari dini sibuk dengan gawai bisa mengalami berbagai dampak buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Selain itu, anak-anak yang semestinya menikmati masa-masa bermain dan bereksplorasi di lingkungan sekitar, cenderung memilih berdiam diri di rumah dengan telepon pintar di tangan. Hal ini mengakibatkan proses sosialisasi anak terhadap lingkungan menjadi tidak maksimal.

Remaja bersosialisasi di Car Free Day Solo

Akses gawai yang mudah dan tanpa pengawasan mendukung adanya kebebasan anak dalam mengakses internet. Padahal, hal tersebut bisa berdampak negatif bagi anak-anak, terutama pada anak dalam keluarga yang mengalami disfungsi. Data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan sepanjang tahun 2017 terdapat 514 laporan kasus pornografi dan cybercrime yang masuk ke KPAI (netralnews.com). Ini tentu saja menjadi perhatian kita semua sebagai sebuah sistem sosial. Continue reading “Lindungi Anak dengan Optimalisasi Fungsi Keluarga”

Perundungan di Istitutsi Pendidikan Butuh Perhatian Serius

Oleh Tri Dyah Rastiti*

Ilustrasi Perundungan. Dokumentasi Sahabat Kapas.
Anak- anak menampilkan drama tentang perundungan yang terjadi di lingkungan sekitar

Tindakan perundungan (bullying) kini tak asing lagi di Indonesia. Perilaku negatif yang kian hari kian parah ini jumlahnya terus bertambah dan dapat kita temui dalam berbagai bentuk, di antaranya diskriminasi dan senioritas, di mana senior mengintimidasi juniornya secara fisik maupun nonfisik. Perilaku negatif yang dari waktu ke waktu menghantui anak-anak ini sayangnya belum mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sejauh mana kita memahami tindakan perundungan?

Continue reading “Perundungan di Istitutsi Pendidikan Butuh Perhatian Serius”

Anak, Si Peniru Ulung

“Ketika kita berbohong di depan anak, maka kita telah mengajarkan kepada anak kita untuk menjadi pembohong. Ketika kita marah di depan anak, maka telah kita ajari anak kita untuk jadi pemarah.”

Kalimat itu sering saya dengar dari Pak Hadi Utomo, salah satu pejuang hak anak Indonesia, dalam berbagai acara bertema perlindungan anak. Kalimat Pak Hadi tersebut, secara jelas tergambar dalam sebuah video karya National Association for Prevention of Child Abuse and Neglect (NAPCAN) dan menjadi viral di Indonesia beberapa waktu lalu. Video berjudul Children see, children do tersebut menjadi teguran bagi orang dewasa di sekitar anak, orang tua khususnya, untuk bisa lebih bijaksana dalam berperilaku dan memilih kata-kata mereka di depan anak.

Anak meniru apa yang mereka lihat. Bobo doll experiment[1] yang dilakukan oleh Albert Bandura menunjukkan hal tersebut. Eksperimen yang dilakukan pada tahun 1961 dan 1965 tersebut menjadi bukti bahwa anak yang melihat orang dewasa melakukan perilaku agresif akan meniru perilaku agresif tersebut.

Mengobservasi, meniru/mengimitasi dan menjadikan orang dewasa di sekitar menjadi contoh/panutan adalah cara anak belajar tentang berbagai hal. Termasuk belajar berperilaku dan bersikap. Anak cenderung menjadikan orang yang mengasuhnya, idealnya orang tua, sebagai model/panutan. Oleh sebab itu, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menjadi hal yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.

Pola asuh adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak agar dapat mengambil keputusan dan bertindak  sendiri, sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri dan bertanggung jawab sendiri.[2]

Tiga tipe pola asuh yang paling sering dibahas adalah pola asuh permisif, otoriter dan demokratis. Pola asuh permisif terlihat dari longgarnya aturan dan tidak adanya tuntutan dari orang tua terhadap anak. Tidak ada kedisiplinan dalam pola asuh ini. Orang tua cenderung menuruti kemauan anak. Orang tua dengan pola asuh ini akan menghasilkan anak yang cenderung impulsif, agresif dan tidak memiliki kontrol diri.

Sebaliknya, pola asuh otoriter adalah pola asuh dimana orang tua menerapkan aturan yang ketat disertai ancaman dan hukuman. Selain itu, orang tua dengan pola asuh otoriter menerapkan tuntutan yang tinggi terhadap anak. Anak menjadi menarik diri, takut dan tidak memiliki tujuan ketika tumbuh dan berkembang dengan pola asuh ini.

Pola asuh demokratis dipandang sebagai pola asuh yang paling ideal. Orang tua menerapkan aturan dan menentukan tuntutan yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Pola asuh ini akan menghasilkan anak yang memiliki kepercayaan diri dan kontrol diri, bersahabat dengan lingkungan dan bahagia.

Sumber: https://www.goodreads.com/book/show/28916420-parenthink

Indonesia sebenarnya memiliki pola asuh yang lebih sesuai untuk diterapkan oleh warganya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia, telah merumuskan semboyan yang selama ini digunakan dalam pendidikan di Indonesia : “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Ternyata, semboyan ini cocok untuk diterapkan dalam pola asuh orang tua terhadap anak. Pengetahuan mengenai pola asuh ala Indonesia ini baru saya ketahui setelah membaca buku ParenThink karya Mona Ratuliu.[3]

Pada fase awal kehidupan anak, yaitu 0-5 tahun, orang tua berperan sebagai figur yang selalu diamati, diobservasi dan ditiru oleh anak. Orang tua diharapkan mampu menjadi contoh bagi anak. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, baik atau buruk, akan ditiru oleh anak. Orang tua yang menunjukkan kasih sayang satu sama lain akan membuat anak mampu meniru ekspresi kasih sayang tersebut. Begitu pula ketika orang tua melakukukan kekerasan, seperti membanting barang misalnya. Maka jangan heran jika anak tidak segan membanting mainan-mainannya. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang jujur, sopan dan taat beragama, harus mencontohkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus Ing Ngarso Sung Tuladha, di depan menjadi contoh.

Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat. Ketika anak berusia 6-12 tahun, anak sedang senang berinteraksi dengan orang lain. Anak menjadi lebih senang berteman. Teman adalah sosok yang dipersepsikan anak sebagai orang menyenangkan dan mampu mengerti. Sehingga tidak jarang, anak lebih memilih temannya untuk berbagi cerita daripada orang tua. Di sini lah peran orang tua sebagai sosok yang menyenangkan dan mengerti anak diperlukan. Orang tua diharapkan menjadi si pemberi semangat untuk anak. Sehingga anak akan datang kepada orang tua ketika dia membutuhkan teman bercerita dan nasihat bagi permasalahannya.

Terakhir, di usia 12 tahun ke atas, orang tua diharapkan menjadi sosok yang mampu mendukung kemandirian anak. Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketika anak telah mendapatkan contoh yang baik dan sosok menyenangkan yang selalu memberikan semangat, anak membutuhkan dorongan untuk dapat menjadi pribadi yang mantap dalam menjalani tantangan dari dunia luar. Mona Ratuliu menggambarkan orang tua sebagai kamus dalam fase usia anak 12 tahun ke atas. “Persis seperti kamus, yang diam saja disimpan di rak buku saat tidak digunakan dan selalu siap memberikan informasi saat diminta.” (Hal. 72) Karena anak biasanya telah memiliki kewenangan atas diri dan lingkungannya sendiri pada usia ini.

Setiap keluarga akan memiliki pola asuhnya sendiri. Pola asuh menjadi hal yang sangat personal dan khas bagi masing-masing keluarga. Tidak semua keluarga cocok menerapkan satu pola asuh. Orang tua dituntut untuk bisa memilih dan menerapkan pola asuh yang paling sesuai dengan kondisi anak.

Saya kembali mengingat satu-persatu cerita anak di Lapas/Rutan/LPKA. Pola asuh yang kurang tepat menjadi hal yang sering saya dengar: Orang tua yang terlalu sibuk mencari uang sehingga mengabaikan kebutuhan anak akan sosok yang menyenangkan dan mampu memahami anak. Kekerasan sebagai bentuk perilaku yang dipilih untuk mendisiplinkan anak. Pembiaran atau justru pembelaan ketika anak melakukan kesalahan. Ternyata, pola asuh yang kurang tepat, jika tidak bisa dikatakan salah, ikut mengantarkan anak-anak tersebut ke Lapas/Rutan/LPKA.

Ditulis oleh Febi Dwi S. (Relawan Sahabat Kapas).

Referensi:

[1] Bobo Doll Experiment, http://www.simplypsychology.org/bobo-doll.html, diakses 29 September 2016, jam 22.00.

[2] Ny.  Y.  Singgih D. Gunarsa dan Gunarsa, Singgih  D, Psikologi Remaja, Gunung Mulia, Jakarta, 2007, cet. 16, hlm. 109.

[3] Mona Ratuliu, ParenThink, Noura Books, Jakarta Selatan, 2015, cet. 2, hlm.57.

Hentikan Perundungan

Sepekan terakhir, dua video perundungan yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan pelajar sekolah menengah pertama di Jakarta menjadi viral. Miris adalah satu kata yang muncul ketika melihat tayangan tersebut.

Ribuan orang ikut membagikan video tersebut. Di laman media sosial saya sendiri terdapat lebih dari sepuluh orang yang membagikan setiap harinya. Saya dipaksa ikut menontonnya.

Video tersebut membangkitkan ingatan di masa lalu, pengalaman menjadi korban cemoohan karena kondisi fisik yang berbeda dan kekerasaan yang dilakukan senior. Kedua pengalaman tersebut sangat tidak mengenakan. Menghantui masa remaja.

Selain membangkitkan memori buruk, video tersebut juga dmemberi dampak pada penontonnya. Tayangan yang sama dan hadir berulang akan mempengaruhi alam bawah sadar penontonnya, tak terkceuali tayangan kekerasaan. Jika penonton tersebut memiliki kemampuan kognitif yang baik, tentu tidak menjadi masalah. Namun, jika yang menonton adalah remaja tanpa pendampingan orang dewasa, maka dia akan mendapatkan contoh yang menarik untuk ditiru. Siklusnya diawali dari melihat, kemudian mengamati dan mencontohnya.

Perundungan adalah padanan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk bullying. Perundungan yaitu proses, cara, perbuatan merudung seseorang dengan menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah. Perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, sosial, dan di dunia maya (cyber).

Perundungan bukan berita baru. Praktik demikian selalu berulang karena pemahaman kita tentang apa itu perundungan dan aksi pencegahannya masih minim. Baru tiga tahun terakhir, mulai banyak diskusi dan informasi tentang perundungan ini disebarkan. Sasaran utama adalah lingkungan pendidikan yang banyak terdapat praktik perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data pada Juli 2016, terdapat 247 kasus perundungan anak (korban dan pelaku) di sekolah yang dilaporkan terjadi sepanjang tahun 2015. Sedangkan hingga pertengahan tahun 2016 sendiri terdapat 174 kasus.[1]

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasaan di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasaan yakni pelecehan, penganiayaan, perundungan, perpeloncoan, perkelahian, pencabulan, dan bentuk kekerasaan lainnya sesuai undang-undang. Perundungan menjadi salah satu perhatian serius karena mengandung aktifitas terus-menerus yang mengusik atau mengganggu.

Dan Olweus dalam tulisannya tentang A Profile of Bullying at School (2003) mengungkapkan lingkaran perundungan yang melibatkan beberapa pihak. Pertama, the bully yakni dia yang memulai dan aktif melakukan perundungan. Kedua, followers/henchmen ikut aktif mengambil bagian tapi bukan pemicu awal. Ketiga, supporters yang mendukung perundungan namun tidak ambil bagian secara aktif. Keempat, passive supporters menyukai aktifitas perundungan tersebut namun tidak menunjukan sikap dukungannya. Kelima, disengaged onlookers yakni mereka yang ikut melihat saja dan tidak ambil sikap mendukung atau menentang. Keenam, possible defenders tidak menyukai perundungan dan tahu jika harus menolong korban tapi tidak melakukan apa-apa. Ketujuh, defenders of the victim menunjukan sikap tidak suka dan membantu korban. Kedelapan, the vctim yang biasanya tunggal.

Lingkaran orang dalam aktifitas perundungan diatas dapat menjadi bahan refleksi kita. Selama ini kita berada dimana? Apakah di nomor enam? Atau malah di nomor dua?

Sepanjang tahun 2016, Sahabat Kapas sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu anak, telah melakukan edukasi menghentikan perundungan. Lima lokasi sekolah menjadi sasaran di wilayah Soloraya. Mayoritas peserta kegiatan mengungkapkan pernah menjadi korban. Bahkan 90% peserta laki-laki mengakui pernah melakukan atau menjadi korban stater.

Stater adalah aktifitas kolektif dikalangan anak laki-laki. Dimana kedua tangan korban dipegang dan organ genitalnya diinjak layaknya nyetater sepeda motor. Biasanya korban adalah anak baru, anak pendiam, anak lebih junior, atau badannya lebih kecil. Sedangkan pelakunya teman sebaya atau senior. Pelaku stater sebelumnya pernah menjadi korban kemudian melakukan hal serupa pada orang yang lebih lemah. Hal ini telah berlangsung sekian tahun dan dianggap sebagai bahan becandaan. Padahal semua korban statermengakui jika aktifitas tersebut sangat tidak mengenakan karena menimbulkan rasa sakit, sedih, dan marah.

Selama ini, apakah kita (orang dewasa) sudah tahu tentang stater ini? Jika iya, apakah kita sudah ikut untuk menolong korbannya? Atau hanya melihat tapi tidak pernah bersikap apapun?

Masih ingatkah dengan sosok Lex Luthor di film Superman atau Green Goblin di film Spiderman. Kedua sosok antagonis tersebut digambarkan memiliki masa kecil tidak bahagia. Kerap dicemooh atau dipukul dan tidak ada yang membantunya. Timbunan rasa sedih, kecewa, marah, dan sakit fisik bergumul menjadi satu dibawa hingga dewasa. Semuanya tercermin dalam perilaku dan karakter kedua tokoh tersebut.

Dalam kehidupan nyata, praktek demikian juga ada. Pelaku kriminal penghuni penjara tak sedikit yang pernah mendapatkan cemoohan atau ejekan ketika masa anak. Pengalaman tersebut masih diingat jelas hingga dewasa dan ada (sebagian) menduplikasinya.

Merundung orang yang lebih lemah atatu berbeda kondisi dianggap bagian dari bahan candaan oleh masyarakat kita. Sehingga ketika ada praktek merundung, tidak banyak orag yang bereaksi menolong korban karena dianggap hanya guyonan. Sikap permisif ini menjadi zat pengawet perundungan disekitar kita.

Karenanya dibutuhkan upaya bersama untuk menghentikan perundungan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Edukasi bagi orang tua dan tenaga pendidik tentang pengasuhan dan perlindungan anak sangat penting. Tiap sekolah membuat aturan yang serius ditegakkan untuk menghentikan perundungan sesuai dengan Permendikbud No.82/2015. Tersedia juga wadah konseling sebaya atau individu bagi korban maupun pelaku perundungan yang dibimbing tenaga pendidik terlatih.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang dampak buruk perundungan perlu ditingkatkan. Tayangan berbau unsur perundungan juga perlu dibatasi ketat oleh pemerintah lewat Komisi Penyiaran, misalnya.

Semua pihak memiliki andil berarti untuk menyelamatkan karakter anak bangsa yang menolak perundungan dan lebih humanis pada sesama. Wong kece ora ngece.

 

Ditulis oleh Dian Sasmita (Direktur Sahabat Kapas).

Tulisan ini telah diterbitkan dengan judul Menghentikan Perundungan dalam Gagasan di media cetak Solopos, dan situs solopos.com pada tanggal 29 Juli 2017.

Foto diambil dari facebook Solidaritas Kapas.

Sumber:

[1] http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016

Touch and Talk sebagai Peredam Stressor Akibat Perundungan

Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini rentan dengan keadaan stres. Tekanan bertubi-tubi baik fisik dan psikologis yang dialami oleh remaja paling banyak datang dari lingkungan pergaulan, tekanan tugas sekolah dan tekanan peran sosial yang berubah. Bahkan pengalaman dirundung menyebabkan stres lebih cepat menyerang. Individu yang mengalami stres tak jarang menginginkan solusi yang paling ampuh dalam mengatasi gangguan stres.

Tren masalah yang dihadapi anak-anak adalah perundungan. Kasus perundungan (bullying) sendiri tahun 2017 ini meningkat. Hasil data survei kasus perundungan menunjukkan sebanyak 84%  anak usia 12 sampai 17 tahun pernah menjadi korban perundungan [1]. Seorang anak yang pernah menjadi korban perundungan pasti merasakan stres bahkan depresi, seperti kasus pertengahan Juli 2017 lalu di Thamrin City, Jakarta.

Definisi dari perundungan itu sendiri adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain [2]. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar rasagamagenderseksualitas atau kemampuan. Tindakan perundungan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber.

Perundungan membuat kita, para orang dewasa, merasa was-was jika salah satu anak kita, ataupun adik dan saudara kita menjadi korban. Sebagai orang dewasa yang mengerti kita dapat membantu para korban dengan melakukan hal sepele. Seperti menyentuh (touch) dan ajak berbicara (talk) anak yang pernah menjadi korban. Touch and talk tidak hanya baik bagi anak yang menjadi korban perundungan, namun juga bagi penyelesaian masalah yang dihadapi anak yang membuatnya stres ataupun depresi.

Terapi touch and talk dapat dilakukan oleh orang terdekat anak, baik orang tua maupun keluarga lainnya. Tujuannya membuat kegelisahan anak mereda dan memberi dampak positif pada anak yang mempunyai gangguan perilaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kemper dan Kelly pada tahun 2004 yang menyatakan perasaan nyaman akibat sentuhan juga akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon endorphin [3]. Peningkatan endorphin dapat mempengaruhi suasana hati dan dapat menurunkan kecemasan seseorang, hormon ini menyebabkan otot menjadi rileks dan tenang. Jika stressor kecemasan yang dialami anak dapat diatasi maka kecemasan yang dialami anak dapat menurun (Haruyama, 2011) [4].

Kemampuan kognitif anak terutama remaja masih dalam proses berkembang. Sehingga ketika stressor datang menyerang, para remaja cenderungmencari solusi dari orang terdekat. Nah, kita sebagai orang dewasa diharapkan dapat menempati posisi tersebut, sebagai orang terdekat mereka. Berikanlah kasih sayang dan perhatian tulus lewat komunikasi. Ajak mereka bicara mengenai apa yang dirasakan, apa saja yang telah dikerjakan sehingga membuat hari-hari mereka begitu menyenangkan atau menyedihkan. Sentuhlah mereka dengan lembut dan penuh cinta, maka para remaja iniakan lupa dengan masalah yang sedang mereka hadapi karena sudah terfokuskan akan kasih sayang yang mereka dapatkan.

 

Ditulis oleh Euis Ulfa Z. (Relawan Sahabat Kapas).

Foto diambil dari facebook Solidaritas Kapas.

Sumber:

[1] http://www.viva.co.id/berita/nasional/938446-kasus-bullying-anak-meningkat-pada-2017

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan

[3] Kemper, Kathi J., & Kelly, Erica A. (2004). Treating Children With Therapeutic and Healing Touch. Pediatric Annals. 33, 4. Pg. 248.

[4] Haruyama, S. (2011). The Miracle of Endorphin. Bandung: Qanita.

Bobo Doll Experiment: Sebuah Studi tentang Perilaku Imitasi Anak-anak

Bobo doll experiment adalah percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura, Dorothea Ross, dan Sheila A. Ross. Eksperimen tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963 bertujuan mengamati perilaku imiatasi atau meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Bobo doll adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri lagi karena pada titik gravitasinya diberi cairan.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Bobo_doll_experiment

Pada tahun 1961, Bandura, dkk. telah membuat laporan eksperimennya dengan judul “Transmission of Aggression Through Imitation of Aggressive Models”.  Pada tulisan ini akan disarikan inti dari laporan eksperimen tersebut. Dalam eksperimen tersebut, peneliti menggunakan subjek 36 anak laki-laki dan 36 anak perempuan  yang terdaftar dalam Standford University Nursery School. Subjek memiliki umur berkisar antara 37 sampai 69 bulan, dengan rata-rata berumur 52 bulan. Selain itu, eksperimen tersebut menggunakan 2 (dua) orang dewasa, satu laki-laki dan satu perempuan, yang berperan sebagai model terhadap anak-anak tersebut.

Subjek dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok eksperimen yang terdiri dari 48 anak dan kelompok kontrol yang terdiri dari 24 anak. Kelompok eksperimen dibagi lagi menjadi 8 kelompok kecil yang terdiri dari 6 anak. Kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Setengah kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan model yang agresif. Setengahnya lagi diberikan yang tidak agresif.

Desain eksperimen dilakukan dengan cara membawa seorang anak dan seorang model dalam sebuah ruangan eksperimen. Si anak ditempatkan di sebuah meja kecil dan diberikan permainan yang menarik untuknya (stickers dan potato prints) di sudut ruangan. Model diminta berada di sudut lain ruangan yang telah terdapat beberapa peralatan seperti palu, boneka Bobo dan mainan rakitan. Subjek dan model dibiarkan berdua dalam ruangan dalam kurun waktu 10 menit.

Pada perlakuan model agresif, model akan merakit mainan selama satu menit. Selanjutnya model akan mulai menunjukkan perilaku agresif seperti meninju, mendudukinya, membanting, memukul dengan palu, dan menabrak boneka Bobo tersebut. Selain itu model juga mengucapkan ucapan agresif seperti pukul dia di hidung, banting dia, lemparkan ke udara, tendang dia, dan sebagainya. Tindakan tersebut dilakukan model sampai kurun waktu 10 menit berakhir.

Pada perlakuan model nonagresif, model hanya akan merakit mainan selama sepuluh menit dan tidak melakukan apapun kepada boneka Bobo.

Setelah perlakuan selesai, anak dibawa ke dalam ruangan bermain yang didesain mirip dengan bangunan sekolahnya. Subjek dan peneliti akan bersama-sama berada di ruangan tersebut. Subjek diberikan permainan yang menarik seperti truk, boneka, dan gasing. Setelah 2 menit, peneliti akan melarang subjek untuk memainkan permainan di ruangan itu dengan tujuan menimbulkan emosi frustasi subjek. Namun, peneliti memperbolehkan subjek untuk bermain di ruang eksperimen yang berisi boneka Bobo, palu, dan sebagainya tadi. Selanjutnya, selama 20 menit peneliti akan membiarkan subjek bermain di ruang eksperimen dan mencatat perilaku subjek tersebut.

Penelitian tersebut menemukan bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan perilaku agresif dari model, memberikan respon tindakan yang agresif pula (seperti yang model lakukan). Subjek yang diperlihatkan perilaku agresif akan bertindak lebih agresif dibandingkan dengan subjek yang tidak diperlihatkan. Tindakan agresif yang ditiru oleh subjek yakni fisik dan juga verbal. Perilaku meniru tindakan agresif juga dipengaruhi jenis kelamin model dan subjeknya. Subjek laki-laki yang telah diperlihatkan tindakan agresif model laki-laki lebih banyak menunjukkan tindakan agresif dibandingkan subjek perempuan yang telah diperlihatkan tindakan agresif model laki-laki.

Sebagai contoh lain dari teori ini, Hidayat (2004) juga melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Perilaku Kekerasan Fisik Ibu pada Anaknya terhadap Munculnya Perilaku Agresif Anak SMP. Penelitian ini mengambil subjek pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta Barat yang pernah mendapatkan tindak kekerasan dari ibunya. Hasil penelitian ini membuktikan adanya korelasi positif antara perilaku kekerasan ibu terhadap anaknya dengan perkembangan tindakan agresif pada anak.

Belajar dari penelitian tersebut, sebagai orang dewasa kita perlu memperhatikan tingkah laku dan ucapan kita di depan anak-anak. Anak-anak akan melihat orang di sekitarnya sebagai model yang akan mereka tiru perilakunya baik perbuatan dan perkataannya. Model yang paling dekat dengan mereka adalah orang tua yang mengasuhnya setiap hari. Selain orang tua, anak-anak juga bisa meniru dari orang-orang di lingkungan sekitarnya, seperti tetangga, guru, dan lain-lain.

Meniru memang merupakan proses pembelajaran yang alami oleh manusia. Ketika anak-anak sering terpapar perilaku agresif seperti memukul, mencaci maki, dan sebagainya, anak akan memperhatikan, mengamati, dan mendengarkan perilaku tersebut. Untuk selanjutnya, anak akan meniru perilaku agresif yang telah mereka perhatikan tadi. Walaupun perilaku tersebut tidak dimunculkan segera setelah melihat peristiwa, hal-hal agresif itu akan tertanam dalam pikiran anak dan anak cenderung berperilaku agresif di kemudian hari.

Apabila kita menginginkan anak berperilaku baik, kita perlu mencontohkan perilaku-perilaku yang baik pula kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang baik bisa kita mulai dengan mencurahkan kasih sayang pada anak, berbicara sopan kepada anak-anak, memperlakukan mainan dengan baik, bahkan dengan sering tersenyum kepada anak. Hal ini dilakukan supaya perilaku-perilaku ini tertanam dalam pikiran mereka dan mereka akan menirunya di kemudian hari.

 

Ditulis oleh Agastyawan N. (Relawan Sahabat Kapas)

Sumber:

Bandura, A., Ross, S.A. and Ross, D., 1961. TRANSMISSION OF AGGRESSION THROUGH IMITATION O AGGRESSIVE MODELS. Journal of abnormal and social psychology, 63(3), p.575.

Hidayat, S., 2004. Hubungan Perilaku Kekerasan Fisik Ibu Pada Anaknya Terhadap Munculnya Perilaku Agresif Pada Anak SMP. Journal Provitae, 200483.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bobo_doll_experiment

Marta Santos Pais, Anak di Rutan Surakarta, dan Sahabat Kapas: Sebuah Harapan Manis

Dalam menunaikan salah satu agenda kunjungan sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan Terhadap Anak ke kota Surakarta, Marta Santos Pais mengunjungi anak- anak di Rutan Surakarta. Kunjungan yang berlangsung pada hari Selasa (28/2) pukul 11.00 hingga 12.00 WIB ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung tentang usaha dan kemajuan- kemajuan yang dicapai Kemenhunkam dalam penanganan ABH khusunya di Rutan Surakarta. Kunjungan Marta Santos Pais ini membawa rombongan pemerhati anak antara lain UNICEF Indonesia, Kemenhunkam, Deputi Kementerian Koordinator PMK, DPPPA DALDUK KB Jateng, Pemkot Surakarta dan LSM Sahabat Kapas.

Continue reading “Marta Santos Pais, Anak di Rutan Surakarta, dan Sahabat Kapas: Sebuah Harapan Manis”

Tangan-tangan Mungil di Industri Rokok Indonesia

Ah lebay

Begitulah komentar spontan saya ketika membaca judul sebuah laporan yang berbunyi “Panen dengan Darah Kami: Bahaya Buruh Anak di Pertanian Tembakau di Indonesia”. Laporan dengan tanggal rilis 25 Mei 2016 tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan Human Right Watch (HRW) mengenai kondisi ribuan anak di Indonesia yang dipekerjakan demi keuntungan industri rokok. Laporan juga terbit dalam bahasa Inggris yang diberi judul serupa “The Harvest is in My Blood: Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia”.

Nama besar HRW membuat saya penasaran ingin membaca keseluruhan isi laporan. Begitu selesai membaca, saya menyadari sesuatu. Komentar spontan seperti yang saya ceritakan di paragraf pertama sepertinya harus saya tarik kembali, karena judul laporan memang benar-benar menggambarkan isi laporan.

Panen dengan Darah Kami” mendokumentasikan bagaimana anak-anak yang bekerja secara langsung di pertanian tembakau menderita gejala yang konsisten akibat keracunan nikotin akut, berurusan dengan bahan kimia beracun, terluka karena benda tajam, pingsan saat bekerja dalam kondisi panas ekstrem, dan beragam bahaya lain. Kondisi ini menempatkan anak-anak dalam risiko kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. HRW merangkumnya berdasarkan penelitian secara luas termasuk wawancara dengan 132 anak usia 8-17 tahun yang dilaporkan bekerja di pertanian tembakau. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 tahun, sepanjang musim tanam, di lahan-lahan kecil yang diolah oleh keluarga atau tetangga mereka.

Hasil penelitian HRW di empat provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa penyebab anak bekerja di pertanian tembakau adalah karena faktor kemiskinan dan tradisi. Banyak anak mengatakan, mereka bekerja karena ingin membantu keluarga menghemat pengeluaran untuk membayar buruh. Beberapa anak lain memakai penghasilan dari bekerja di ladang tembakau untuk membantu keluarga, misalnya membeli makanan dan kebutuhan dasar lain. Selain kemiskinan, budaya keterlibatan anak dalam kegiatan pertanian tembakau turut menjadi pemicu munculnya pekerja anak.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Pekerja Anak di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang tegas tentang pekerja anak. Beberapa konvensi Internasional mengenai buruh anak, termasuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Bekerja, dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja menyebutkan bahwa usia minimal anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Selanjutnya Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa anak-anak usia 13-15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau sosial mereka. Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan juga melarang anak di bawah usia 18 tahun melakukan pekerjaan berbahaya, termasuk bekerja di lingkungan “dengan zat kimia berbahaya”.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak merinci jenis-jenis pekerjaan berbahaya yang dilarang bagi anak-anak Indonesia. Daftar pekerjaan tersebut memang tidak menyebut secara spesifik larangan anak bekerja menangani tembakau. Namun temuan HRW yang menunjukkan betapa berbahayanya pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau, cukup membuktikan bahwa pekerjaan ini harus dilarang untuk semua anak.

Langkah ke Depan

Pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan-pekerjaan berbahaya, namun perusahaan rokok dan masyarakat juga harus turut membantu pemerintah mewujudkan hal tersebut. Bukankah gotong royong mempermudah penyelesaian masalah?

Pemerintah berkewajiban memperkuat penegakan hukum terkait pekerja anak. Pemerintah harus menyelidiki dan memantau dengan ketat pekerja anak di pertanian tembakau skala kecil. Hal ini perlu dilakukan mengingat laporan HRW mengungkapkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya melakukan pengawasan buruh di industri pertanian skala besar, bukan di sektor pertanian skala kecil tempat bekerja hampir seluruh anak yang diwawancarai HRW.

Perusahaan rokok punya tanggung jawab memastikan bahwa operasional bisnisnya tidak menggunakan atau turut berkontribusi memakai buruh anak, sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan yang secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Bentuk tanggung jawab tersebut harus dituangkan dalam kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa pekerjaan berbahaya bagi anak di bawah umur 18 tahun harus dilarang, termasuk setiap pekerjaan yang menuntut anak-anak berkontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun. Kebijakan harus diikuti dengan upaya penegakan yang maksimal. Perusahaan rokok juga harus rutin melaporkan secara rinci dan terbuka mengenai upaya apa saja yang telah mereka lakukan dalam mencegah pekerja anak.

Pemerintah bersama-sama dengan perusahaan rokok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melakukan usaha-usaha untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mencegah anak putus sekolah dan melindungi anak dari resiko pekerjaan berbahaya, terutama resiko paparan nikotin dan pestisida bagi anak yang bekerja di pertanian tembakau.

Terakhir, kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya keluarga anak sangat diperlukan. Keberhasilan upaya penghentian pekerja anak yang dilakukan baik oleh pemerintah, perusahaan rokok, ataupun LSM sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi keluarga. Selama keluarga tetap terkungkung dalam cara pandang yang keliru bahwa anak merupakan faktor produksi tenaga kerja, maka eksploitasi terhadap anak akan terus berlanjut. Akibatnya, akan tetap ada banyak tangan mungil yang terus merawat daun tembakau, tanpa mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan memiliki konsekuensi seumur hidup bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Ditulis oleh Apriliani K. (Relawan Sahabat Kapas).

Foto dalam artikel ini adalah foto karya Marcus Bleasdale untuk Human Rights Watch.

——-

Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Anak Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Human Right Watch. 2016. Panen dengan Darah Kami: Bahaya Pekerja Anak dalam Perkebunan Tembakau di Indonesia. Amerika Serikat: Human Right Watch.

Hukuman Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Indonesia saat ini dinilai mengalami darurat nasional kekerasan seksual terhadap anak. Data Komnas PA dari 2010 sampai 2015 yang dihimpun dari 34 propinsi, diperkirakan ada 21,6 juta kasus pelanggaran terhadap anak. Sebanyak 58% di antaranya adalah kejahatan seksual[1]. Jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi International Labour Organization (ILO) dan diperkuat oleh United Nation Children’s Fund (UNICEF) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya[2]. Pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan, yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Hasil monitoring dan evaluasi Kominas Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2012 di 9 propinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah dan 17,9 % di lingkungan masyarakat. Artinya anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat[3].

Dengan adanya status darurat ini, menurut Komnas PA, pemerintah sudah seharusnya mengambil sikap tegas dan tindakan nyata untuk meminimalisir kasus yang kemudian menghasilkan dibentuknya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana perubahan tersebut adalah menambahkan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Tindakan kebiri yang dilakukan merupakan kebiri kimia, yaitu dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh manusia supaya produksi hormon testosteron berkurang sehingga menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri dewasa ini telah diberlakukan oleh 20 negara yakni 9 negara di Eropa dan 9 negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan negara di Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan 9 negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Agentina dan satu negara di Asia adalah Korea Selatan[4].

Hukuman kebiri ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Seperti disampaikan oleh wakil Ketua KPAI, bahwa ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera, bahkan tidak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Oleh sebab itu butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Pidana yang diberikan kepada pelaku hanya hukuman penjara maksimal 15 tahun dan hal tersebut belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak. Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, diperlukanlah Perppu tersebut.

Namun banyak juga pihak yang tidak setuju dengan hukuman kebiri ini, seperti pakar seksologi, dr. Boyke Dian Nugraha, yang menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Cara terbaik menghadapi pelaku kejahatan seksual, menurut Boyke, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku. Anggota Komnas Perempuan, Masruchah, pun menyatakan tidak setuju dengan sanksi atau pidana dikebiri, karena kebiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia[5]. Penolakan juga datang dari organisasi–organisasi Hak Asasi Manusia. Penolakan tersebut bersandar pada beberapa alasan, yaitu pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia sebagaimana tertuang di berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita, diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), yang mengatur bahwa penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak[6].

Efektifkah?

Pemerintah beranggapan bahwa memperberat sanksi pemidanaan dapat menekan terjadinya tindak pidana. Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menambahkan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektonik bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual dan memberikan pencegahan terjadi kekerasan seksual kepada anak di waktu mendatang. World Rape Statistic atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera[7]. World Rape Statistic yang diterbitkan setiap dua tahun sekali tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri justru menduduki posisi 10 besar sebagai negara yang memiliki kasus pemerkosaan tertinggi di dunia, yaitu : Amerika di urutan pertama, disusul oleh Afrika, Swedia, India, Inggris Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia. Sedangkan World Rape Statistic 2014 menunjukkan 10 besar negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi, berturut-turut adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman dan Selandia Baru. Sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri juga mengakui, bahwa menurunnya jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan, tidak menggambarkan situasi sesungguhnya. Karena banyaknya kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih-lebih jika pelakunya merupakan bagian dari keluarga[8]. Hal ini menegaskan bahwa pemberian hukuman kebiri belum efektif memberikan efek jera dan tidak terbukti mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak.

Pemerintah seharusnya mengedepankan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku daripada menerapkan hukuman kebiri. Hal ini dikarenakan kejahatan seksual tidak hanya terjadi karena faktor biologis semata. Apabila motif kejahatan pelaku didasari karena faktor biologis maka pemberian hukuman kebiri merupakan langkah yang tepat. Namun berbeda dalam hal ini karena para pelaku kejahatan seringkali adalah korban pelecehan seksual saat mereka anak-anak, termasuk di Indonesia[9]. Hal ini menunjukkan adanya perluasan motif kejahatan seksual selain faktor biologis, yaitu kejahatan yang terjadi karena adanya trauma di masa kecil sehingga menyebabkan pelaku mengalami penyimpangan seksual (pedofil) maupun faktor dendam. Sehingga seharusnya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat aturan. Oleh sebab itu, daripada pengebirian, rehabilitasi terhadap pelaku maupun korban merupakan langkah yang tepat.

Ditulis oleh Cempaka Widowati (Relawan Sahabat Kapas).

_______

[1] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141120014225-20-12623/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak/ diakses pada 30 September 2016

[2] Unicef, Effective Strategies toCcombat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis

[3] http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ diakses pada 30 September 2016

[4]Supriyadi WE, Ahmad Sofian, dan Anugerah RA. 2016, “Menguji Euforia Kebiri”, Institute For Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI. Jakarta Selatan: hlm 10

[5] http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri diakses pada 30 September 2016

[6] Supriyadi WE, Ahmad Sofian, dan Anugerah RA. 2016, “Menguji Euforia Kebiri”, Institute For Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI. Jakarta Selatan: hlm 6

[7] http://www.rappler.com/indonesia/118986-hal-penting-rencana-perppu-kebiri-pemerkosa-anak diakses pada 30 September 2016

[8] Supriyadi WE, Ahmad Sofian, dan Anugerah RA. 2016, “Menguji Euforia Kebiri”, Institute For Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI. Jakarta Selatan: hlm 22

[9] Ibid, hlm 24