Rasa kemanusiaan kita ternyata kian hilang. Bubur bagi penyintas anak membutuhkan effort besar.
Bubur bagi banyak orang hanya makanan tambahan dan kurang diperhatikan, atau dianggap remeh temeh. Namun tidak bagi kami yang dalam sebulan ini mendampingi para penyitas eks Gafatar dari Kalimantan. Bubur menjadi permasalahan komplek karena pengelola lupa bahwa di antara ribuan pengungsi ini adalah anak-anak. Eksodus besar-besaran warga yang diduga Eks Gafatar dari tanah Kalimantan ke Pulau Jawa menghiasi halaman muka berbagai koran dan televisi. Ribuan warga ditampung di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus Jawa Tengah berada di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Mereka datang pertama kali tanggal 24 Januari 2016 dengan pengawalan cukup ketat oleh aparat keamanan. Data dari Sekretariat Penampungan Eks Gafatar di Donohudan Boyolali mencatat 1.796 jiwa, sekitar sepertiganya adalah usia anak.
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Propinsi Jawa Tengah memfasilitasi 15 komunitas dan organisasi dari Surakarta dan Semarang mendampingi penyintas anak. Sejak awal kedatangan hingga sekarang tim relawan anak masih membersamai mereka. Tujuannya sebatas ingin menyediakan ruang bermain dan pemanfaatan waktu luang mereka selama di shelter.
Tim relawan anak mencatat lebih dari 700 adalah penyintas anak. Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Mereka memiliki beragam hak dasar yang wajib terpenuhi misalnya hak hidup dan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan sejumlah besar penduduk dan tindakan luar biasa diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup, pengasuhan, dan perlindungan bagi penduduk tersebut (Unicef, 2008). Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan mengkategorikan bencana menjadi tiga yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Ketiganya dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau menimbulkan dampak psikologis tertentu. Situasi yang dialami mereka adalah bencana sosial yang menimbulkan situasi darurat.
Perubahan tatanan kehidupan dan kondisi yang masih kacau mengakibatkan kerentanan berlipat pada penyintas anak. Anak tercerabut dari tempat tinggalnya, teman-temannya. Kemudian mereka tinggal di suatu tempat dengan suasana berbeda dan rutinitas yang berubah pula. Tidak ada lapangan hijau yang bisa untuk bermain bebas, tidak ada buku-buku kegemaran, tidak ada sungai yang bisa untuk berenang. Shock culture dialami anak pada fase awal kedatangan di Donohudan.
Sebuah manajemen barak memiliki skala prioritas pemenuhan bagi para penyintasnya. Pertama dan yang utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan kesehatan. Kemudian dibutuhkan dukungan dari keluarga dan komunitas untuk memulihkan dampak psikologisnya. Skala ketiga adalah dukungan dari tenaga terlatih seperti relawan untuk pendampingan psikososial. Dan terakhir adalah bantuan dari tenaga ahli seperti psikiater, psikolog. (YEU, 2015)
Penyintas anak memiliki kebutuhan dan hak atas perlindungan dari perlakuan salah dan bahaya. Perlindungan ini menjadi urusan setiap orang tanpa melihat organisasi atau instansi. Sedangkan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai duty bearer (pemegang mandat). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak wjib menjadi pertimbangan utama disetiap tahap pembuatan kebijakan atau program, sekalipun dalam situasi darurat.
Setiap tahap perkembangan anak memiliki karakter dan kebutuhan yang variatif. Salah satu contoh anak umur batita (bawah tiga tahun) memiliki kebutuhan dasar yang khusus seperti ASI, bubur, popok, dan sebagainya. Pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Misalnya untuk ASI maka dibutuhkan konselor laktasi dan vitamin bagi para ibu menyusui. Bubur bayi disediakan oleh dapur umum secara berkala.
Fakta di Donohudan, sejak hari pertama tidak tersedia bubur bayi, selain biskuit Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). Di lingkungan sebelumnya, mereka terbiasa mengkonsumsi makanan olahan rumah, bukan instan. Padahal yang disediakan pemerintah adalah bubur instan sekali seduh. Kondisi demikian tentunya membuat bayi-bayi tersebut menjadi kian rentan staminanya.
Tim relawan anak memandang satu mangkuk bubur adalah representasi kebutuhan dasar seorang bayi. Berbagai upaya dilakukan mulai dari membelikan bubur bayi, membuat sendiri di dapur umum, hingga membagikannya sehari dua kali. Setiap keringat dan rupiah yang dikeluarkan relawan berasal dari dompet pribadi, tanpa dukungangan pemerintah.
Dua pekan setelah penyediaan bubur bayi secara mandiri tersebut, relawan mendorong ruang partisipasi ibu-ibu untuk membuat makanan bagi anaknya. Relawan menyediakan alat dan kebutuhan bubur seperti brokoli, jagung, wortel, atau ikan segar. Setiap pagi dan sore ibu-ibu membuat bubur dengan magic com pinjaman. Dan remaja-remaja membantu membagikan ke bayi-bayi setelahnya. Kegiatan rutin ini menjadi alternatif aktifitas selama di shelter untuk mengusir kejenuhan.
Semangkuk bubur berisi sejumlah gizi untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak. World Health Organization (WHO) merekomendasikan bayi diatas 6-7 bulan dapat mengkonsumsi kaarbohodrat, sayuran, dan protein. Kebutuhan penambahan asupan makanan berkualitas tidak untuk bayi kurang 2 tahun semata. Iklim pancaroba saat ini mendukung berkembangnya penyakit sehingga anak-anak lainnya juga membutuhkan tambahan suplemen makanan. Mereka mendapatkan bubur kacang hijau dua hari sekali. Sekali lagi, kehadiran bubur kacang hijau di Donohudan merupakan buah swadaya tim relawan anak.
Permasalahan di shelter tidak hanya bubur, namun juga layanan kesehatan yang komprehensif. Tindakan kesehatan dibutuhkan cepat tidak sebatas penanganan kuratif semata. Distribusi vitamin bagi semua penyintas anak dan edukasi tentang pola hidup sehat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. Dua hal tersebut belum optimal dilakukan pemerintah sehingga tak sedikit anak yang terserang demam dan beberapa diantaranya diopname di rumah sakit.
Tidak tersedianya bubur bayi dan distribusi vitamin anak yang terbatas menjadi cerminan masih minimnya pengarusutamaan hak anak oleh pemerintah dalam penangan situasi darurat. Anak masih dianggap sebagai komponen yang tidak prioritas diperhatikan. Pemerintah sibuk dengan pendataan dan jaminan keamanan misalnya, sehingga kebutuhan dasar anak terabaikan. Padahal kerentanan anak sangat tinggi dibandingkan orang dewasa. Anak belum bisa menentukan nasibnya sendiri. Mereka rentan mendapat perlakuan salah tanpa mampu langsung mengadu. Mereka berpotensi menerima kekerasaan karena ada ketimpangan relasi kuasa dalam kehidupannya.
Indonesia menjadi negara yang rawan bencana baik alam, non alam, dan sosial. Perangkat kebijakan nasional dan internasional telah banyak mengatur tentang penyintas anak. Dibutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi darurat. Manajemen barak dengan melibatkan semua institusi dan organisasi yang berkompeten perlu mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak. Sehingga kasus bubur dan vitamin di Donohudan tidak terjadi di lokasi pengungsian lainnya di kemudian hari.
Ditulis oleh Dian Sasmita (Tim Relawan Anak di Asrama Haji Donohudan – Boyolali, Direktur Sahabat Kapas).
Tulisan ini telah diterbitkan dengan judul Kemanusiaan untuk Penyintas Anak dalam Gagasan di media cetak Solopos, dan situs solopos.com pada tanggal 22 Februari 2016.
Foto diambil dari facebook Solidaritas Kapas.
Published by